SRATEGI UMUM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

TUJUAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

Masalah lingkungan dan masalah habitat timbul kebanyakan dari aktifitas manusia sebagai pengguna atau pengelola ligkungan.Masalah lingkungan tersebut memerlukan pendekatan,strategi dan taktik untuk mencari solusinya,dimana solusi yang ingin dicari adalah didasarkan pada satu inti pokok yaitu bagaimana mempertahankan lingkungan agar dapat dimamfaatkan didayagunakan untuk kelangsungan saat ini dan seterusnya.

Strategi-strategi dalam pengembangan lingkungan itu harus dipikirkan dan direncanakan sematang mungkin karena jangan sampai strategi yang direncanakan merusak kelestarian dan eksistensi dari lingkungan itu sendiri.Dimana harus dipahami bahwa strategi pengembangan lingkungan itu mengandung pengertian bahwa mendayagunakan dan mengelola sebaik-baiknya agar lingkungan secara kualitas dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.Landasan dari strategi pengembangan lingkungan ini adalah pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat “.Jadi dapat dipahami bahwa sumber daya alam di negara kita dapat dimamfaatkan untuk kemakmuran rakyat tapi disatu sisi pemamfaatan itu juga harus memikirkan kebutuhan generasi yang akan datang yang tentunya bagi kemakmuran hidupnya juga.Agar kemakmuran hidup dapat dicapai maka tentunya juga perlu tindakan yang terencana agar pemamfaatan itu tidak merusak lingkungan.Dari sini perlunya suatu tindakan untuk berusaha semampunya dalam pengembangan lingkungan.Dimana dalam pengembangan lingkungan itu harus memiliki tujuan pasti.

Tujuan pengembangan lingkungan mencangkup 4 sasaran yaitu :

1.Membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungan

ini adalah bagian dari tujuan pembangunan untuk membina manusia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri keselarasan

· Antara manusia dan masyarakat

· Antara manusia dan lingkungan

· Antara manusia dengan tuhan penciptanya

2.Melestarikan sumber-sumber alam agar bisa dimamfaatkan terus-menerus oleh generasi demi generasi.Usaha membangun masyarakat adil dan makmur perlu waktu panjang karena pelestarian sumber-sumber alam sangat penting.

3.Mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga menaikan kualitas mutu hidup indonesia

4.Membimbing manusia dari proses perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan sering-sering karena manusia kurang informasi dan kurang pengetahuan,manusia merusak lingkungan karena manusia menjadi sasaran pembangunan perlu diusahakan agar sekaligus manusia menjadi pembina lingkungan

DASAR-DASAR PRINSIP PIKIRAN LINGKUNGAN HIDUP

Tepat 10 tahun setelah berlangsungnya konferensi lingkungan hidup sedunia (UNCHE) negara kita berhasil merumuskan satu proda perundang penting dibidang lingkungan hidup.Undang undang itu adalah UU no 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UKPPLH) yaitu undang-undang pokok yang merupakan dasar-dasar peraturan pelaksanaan bagi semua sektor yang menyangkut lingkungan hidup.Undang-undang ini berfungsi sebagai ketentuan payung bagi peraturan lingkungan yang sudah ada maupun pengaturan lebih lanjud bagi lingkungan hidup.

Adapun dasar-dasar pikiran yang diberikan pemerintah pada UKPPLH ini adalah

  1. lingkungan hidup indonesia adalah karunia tuhan yang maha esa yang harus kita kembangkan berdasarkan asas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi,hubungan manusia dengan manusia,hubungan dengan alam lingkungan,hubungan manusia dengan tuhan maupun dalam kehidupan lahiriah serta kehidupan batiniah
  2. lingkungan hidup walaupun secara karesteristik tidak mengenal batas wilayah dalam kaitan pengelolaannya haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.
  3. semua sub sistem dan segala kecorakan lingkungan hidup indonesia di kelola dengan dasar daya dukung demi keselarasan dan keserasian yang menuju pada ketahanan sub sistem lingkungan hidup tersebut.
  4. kondisi apapun yang terjadi kita harus dapat senantiasa untuk memelihara daya dukung fungsi-fungsi ekosistem dan mengembangkannya secara baik.
  5. guna mendapatkan kepastian hukum maka setiap pembangunan pengelolaan lingkungan harus didasarkan pada tata hukum yang jelas,tegas dan menyeluruh.

Undang-undang pokok lingkungan hidup adalah berarikan

    • sederhana tetapi fleksibel
    • bersifat ketentuan-ketentuan pokok
    • mencangkup semua segi dalam bidang lingkungan hidup

Bertolak dari apa yang dikemukakan diatas agaknya sudah menjadi harapan bahwa UU no 4 tahun 1982 bukan saja sebagai pedoman kebijakan pada kondisi interaksi antara derap pembangunan dengan kehidupan lingkungan hidup tetapi lebih dari itu diharapkan akan menjadi sumber inspirasi kearah penciptaan kehidupan manusia indonesia yang harmonis dan langgeng

UU No.4 tahun 1982 dan UU No.23 tahun 1997 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup

Kedua UU tentang pengelolaan lingkungan secara prinsip merupakan enviroment policy sebagai landasan yuridis yang legal.Isinya merupakan konsep-konsep,istilah dan ketentuan-ketentuan yang mengikat seluruh masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan,sehingga dalam pengelolaan lingkungan ada arah dan tuntunan yang jelas serta kepastian hukum bagi yang mengelola,memamfaakan maupun yang melanggarnya.Undang-undang ini dibuat agar permasalahan lingkungan bisa diminimalkan dan memberikan batasan konkrit dalam pengelolaan,penggunaan dan perlindungan hidup.Disisi lain undang-undang ini merupakan suatu kebijakan nasional dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dengan ciri utamanya adalah menuntut suatu sistem pengembangan yang terpadu.

Adapun tujuan pengelolaan lingkungan menurut pasal 4 UU No.4 tahun 1982 adalah sebagai berikut

1. tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya sebagai bagian dari tujuan pembangunan manusia indonesia seutuhnya.

2. terkendalinya pemamfaatan sumber daya secara bijaksana

3. terwujudnya manusia indonesia sebagai pembina lingkungan

4. terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

5. terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan

Undang-undang No.23 tahun 1997

Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah di undangkan tahun 19 september 1997.Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup dab Amdal.Mengenai undang-undang ini perlu dibahas secara khusus karena pada undang-undang inilah peraturan Amdal dan peraturan lainnya akan berpijak.UU yang baru ini merupakan usaha penyempurnaan dari UU No.4 tahun 1982.

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan di dalam UU No.23 tahun 1997 khususnya mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan tercantum dalam pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai berikut :

Bab II- Asas dan Tujuan

Isi dari pasal 3 telah memenuhi tuntunan dunia yang mulai diperkenalkan istilah “Sustainable Development” pada tahun 1982 (10 tahun setelah konferensi lingkungan dunia Stockholm tahun 1972)yang kemudian diuraikan dengan jelas artinya pada tahun 1987.”Sustainable Development” atau pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang melestarikan pembangunan ekonomi,lingkungan dan sosial.Pengelolaan lingkungan termasuk sumber daya alam adalah usaha manusia dalam memamfaatkan sumber daya alam dan linkungan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia,di dalam pembanguan yang berkelanjutan harus dapat menjamin kesejahteraan dan lingkungan yang baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Detail dari sasaran pengelolaan lingkungan hidup dijabarkan dalam pasal 4

Bab III- Hak,Kewajiban dan Peran Masyarakat

Pasal 5 dalam bab ini berisi mengenai hak setiap orang yang sama dalam mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat,hak untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup,hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Didalam pasal 6 berisi mengenai kewajiban bagi setiap orang dalam memelihara kelestarian,mencegah dan menanggulangi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan.Setiap orang juga berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai kegiatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Didalam pasal 7 berisi mengenai kesempatan yang sama di didalam berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bab IV- Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bab IV dari undang-undang lama berisi mengenai perlindungan lingkungan hidup,pada undang-indang yang baru telah dianti menjadi wewenang dan kewajiban pemerintah dalam mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam mengelola lingkungan untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Bab V- Pelestarian Fungsi Lingkungan hidup

Isi dari Bab V sama dengan Bab IV tentang perlindungan lingkungan hidup dalam undang-undang yang lama,tetapi telah mendapatkan penyempurnaan.Isi dari bab ini mulai dari pasal 14 sampai dengan 17 berisi mengenai hal-hal yang dapat menjamin pelestarian dari fungsi lingkungan hidup melalui pelarangan pelanggaran baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,yang akan diatur peraturan pemerintah beserta kewajiban memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi suatu rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting atau besar yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah juga.

Bab VI- Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup

Bab VI ini di bagi 4 bagian sebagai berikut :

  1. Bagian pertama mengenai perizinan. Didalam bagian pertama diulang lagi mengenai kewajiban memiliki Amdal untuk mendapatkan perizinan kegiatan disamping kewajiban studi kelayakan teknis dan finansial
  2. Bagian kedua tentang pengawasan. Didalam bagian ini dijelaskan wewenang pengawasan penataan penanggug jawab kegiatan,baik oleh mentri atau menetapkan pejabat atau instansi yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan termasuk BAPEDAL yang ditunjuk sebagai lembaga pengendali dampak lingkungan
  3. Bagian ketiga tentang sanksi Administrasi. Pemerintah baik yang dilaksanakan oleh gubernur,bupati,pejabat lain yang berwenang dapat melakukan paksaan terhadap penanggung jawab kegiatan dalam bentuk sanksi berupa pencabutan izin usaha atau kegiatan.
  4. Bagian keempat tentang Audit Lingkungan hidup. Bagian ini merupakan hal yang baru dan belum terdapat dalam undang-undang yang lama.Didalam bagian ini pemerintah mendorong penaggung jawab kegiatan untuk melakukan audit lingkungn hidup.Mentri juga dapat memerintahkan penanggung jawab kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Bab VII- Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Bab ini dibagi kedalam 3 bagian yaitu

  1. bagian pertama tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup.didalam bagian ini disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
  2. bagian kedua tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan,yang meliputi bentuk dan ganti rugi serta terbentuknya lembaga penyedia jasa atau pihak ketiga yang akan memberikan jasa.
  3. bagian ketiga tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Bagian ini terdiri dari 4 paragraf.Paragraf 1 mengenai ganti rugi dari pencemaran dan pembayaran uang paksa atas keterlambatan.Paragraf 2 mengenai tanggung jawab mutlak pembayaran ganti rugi,kecuali kalau dampak besar tersebut disebabkan oleh :

a) bencana alam atau peperangan

b) keadaan terpaksa

c) tindakan pihak ketiga

Paragraf ketiga mengenai kadaluarsa yang didasarkan hukum acara perdata,kecuali kegiatan yang mengunakan bahan berbahaya dan beracun (B3).Paragraf 4 mengenai hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan berisi mengenai hak dari perorangan,masyarakat,instansi pemerintah atau organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan tuntunan pada pencemar,hanya organisasi lingkungan hidup yang berhak menuntut adalah organisasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan.Tata cara pengajuan gugatan mengacu pada hukum acara perdata.

Bab VIII- Penyidikan

Didalam Bab ini berisi wewenang menyidik oleh polisi negara,pegawai negeri sipil dengan wewenang khusus dan dapat meminta bantuan ahli.

Bab IX- Ketentuan Pidana

Pada bab ini hukuman pidana dan denda telah ditingkatkan menjadi sangat tinggi dibanding undang-undang yang lama.Pidana ditingkatkan mulai dari penjara 3 tahun sampai 15 tahun dan denda mulai dari 100 juta sampai 750 juta rupiah tergantung bentuk dan macam pelanggarannya.

Bab X- Ketentuan Peralihan

Penyesuaian bagi setiap kegiatan yang telah memiliki perizinan diberikan selambat-lambatnya 5 tahun semenjak 19 september 1997.Sejak diterbitkan undang-undang ini maka kegiatan limbah B3 yang di import dilarang.

Bab XI- Ketentuan Penutup

Didalam bab ini disebutkan bahwa Undang-undang No.4 tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)

Suatu kaitan penting dari prinsip pembangunan berwawasan lingkugan adalah sistem analisis terhadap sejauh mana dampak atau pengaruh yang timbul terhadap suatu kegiatan yang akan direncanakan prinsip demikian didasarkan pada sistem Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Setiap rencana aktivitas manusia khususnya dalam kerangka pembangunan yang selalu membawa dampak dan perubahan terhadap lingkumgan perlu dikaji (dianalisis) lebih dahulu secara seksama,lalu atas dasar kajian ini akan dapat diidenfikasi dampak yang timbul baik yang bermamfaat maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia.

UKPPLH tahun 1982 menetapkan supaya setiap rencana yang diperkirakan mempumyai dampak penting terhadap lingkungan,wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dmpak lingkungan.Pelaksanaannya di atur dengan peraturan pemerintah yang kini sedang di persiapkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sedangkan mengenai pengertiannya secara yuridis pasal 1 butir 10 mengatakan Amdal adalah sebagai hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Manfaat secara konkrit bahwa dengan Amdal ini dapat membantu para pengusaha memilih teknologi dan alat-alat produksi yang dapat menekan atau memperkecil dampak negatif dari lingkungan walau Amdal memberi kelengkapan informasi bagi pengambil keputusan,namunAmdal tidak memberi penilaian bahwa suatu pembangunan adalah buruk atau baik,penetapan baik atau buruknya suatu proyek pembangunan setelah Andal diketahui terletak ditangan pengambil keputusan.

Dengan demikian yang diharapkan dari Andal terutama tentang kelengkapan data informasi supaya diketahui apa ang menjadi akibat dari kegiatan pembangunan yang bakal menentukan besar kecilnya dampak negatif ialah gambaran cita-cita mengenai kualitas lingkungan yang ingin dicapai sedangkan bobot penilaian terhadap besar kecilnya dampak di pengaruhi mutu lingkungan yang akan dicapai.

Andal hanya dapat dilakukan dengan memenuhi 2 syarat :

· ada suatu rencana kegiatan

· ada garis dasar

KEGUNAAN ANDAL BAGI BERBAGAI PIHAK

Berdasarkan pihak yang memakai nya yaitu :

a) kegunaan bagi pemerintah

b) kegunaan bagi pemilik proyek

c) kegunaan bagi pemilik modal

d) kegunaan bagi masyarakat

e) kegunaan lainnya

kegunaan bagi pemerintah

ü untuk mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tersebut tidak rusak (khususnya untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui)

ü mencegah rusaknya sumber daya alam lain yang berada diluar lokasi proyek baik yang diolah proyek lain,diolah masyarakat atau pun belum diolah

ü menghindarkan perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air,pencemaran udara,kebisingan dan lain sebagainya sehinga tidak menggangu kesehatan,kenyamanan dan keselamatan masyarakat

ü menghindarkan pertentangan-pertentangan yang munkin timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lain.

ü Sesuai dengan rencana pembangunan daerah,nasional atau pun internasional serta tidak mengganggu oroyek lain

ü Menjamin manfaat yang jelas bagi masyarakat umum

2 Komentar »

  1. oke bagus tuh …. moga bermanfaat


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: